AMBON — Potensi maritim di ibu kota Provinsi Maluku dinilai masih sekadar wacana tanpa aksi nyata. Kawasan pesisir yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi justru belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah.
Mujahidin Buano menegaskan, pembangunan marina bukan hanya soal menyediakan tempat sandar kapal. Lebih dari itu, fasilitas ini bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak langsung pada warga sekitar.
"Sudah saatnya Ambon memiliki kawasan marina sendiri yang dikelola secara profesional oleh pemerintah daerah. Jangan sampai seluruh potensi ekonomi maritim hanya bertumpu pada fasilitas yang dikelola Pelindo, sementara aset milik pemerintah kota di kawasan Pantai Losari Mardika belum dimanfaatkan secara optimal," tegas Mujahidin dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).
Ambon Butuh Marina, Bukan Sekadar Dermaga
Menurut Mujahidin, status Ambon sebagai kota kepulauan sekaligus ibu kota Provinsi Maluku merupakan modal geografis yang kuat. Namun, tanpa pengelolaan profesional, keunggulan tersebut hanya menjadi potensi yang mengendap.
Ia membandingkan dengan pengelolaan fasilitas pelabuhan yang selama ini didominasi BUMN. Padahal, aset strategis milik pemkot di pesisir Mardika memiliki nilai ekonomi yang tidak kalah besar jika dikembangkan dengan konsep marina terpadu.
Kehadiran marina modern diproyeksikan menjadi magnet bagi kapal-kapal wisata maupun kapal perintis. Dampak ikutannya akan dirasakan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan tersebut.
Dampak Ekonomi untuk Warga dan UMKM
Pengembangan kawasan ini dinilai mampu menciptakan efek berantai. Aktivitas pelayaran yang meningkat akan mendorong kebutuhan logistik, perbaikan kapal, hingga jasa pariwisata bahari.
UMKM lokal bisa mengambil peran dalam penyediaan kuliner khas, cinderamata, hingga jasa transportasi wisata. Dengan begitu, manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati investor besar, tetapi juga warga kelas menengah ke bawah.
Mujahidin berharap pemkot segera melakukan kajian mendalam dan berani mengambil keputusan. Ia menekankan bahwa penundaan hanya akan membuat Ambon semakin tertinggal dari daerah lain yang sudah lebih dulu mengembangkan sektor maritim.
Apa Langkah Pemkot Ambon Selanjutnya?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Perhubungan maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ambon terkait desakan tersebut. Publik menantikan tindak lanjut konkret dari wacana yang sudah lama menggantung ini.
Yang jelas, persoalan ini bukan sekadar soal infrastruktur fisik. Lebih dari itu, ini menyangkut keberanian pemerintah dalam mengelola aset strategis secara transparan dan berpihak pada kepentingan warga.
