MALUKU — Tekanan terhadap Flock Safety bukan tanpa alasan. The Washington Post baru-baru ini mengidentifikasi 46 kasus di mana petugas polisi dituduh menggunakan teknologi Flock untuk tujuan tidak sah, termasuk menguntit istri, pacar, atau mantan pasangan mereka.
Menanggapi salah satu wawancara dengan korban dugaan penyalahgunaan tersebut, Langley menyampaikan permintaan maafnya kepada CBS News. "Saya minta maaf. Saya sangat sedih dia harus mengalaminya," ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa perusahaannya tidak menciptakan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi. "Saya rasa Flock tidak menciptakan penyalahgunaan oleh polisi. Kami justru perusahaan pertama yang menyorotinya dan membangun alat untuk menemukannya," tegas Langley.
Kritik Lintas Partai di Amerika Serikat
Kekhawatiran publik ini kini berubah menjadi tekanan politik yang datang dari kubu kiri dan kanan. Di kubu Demokrat, calon senator Michigan Abdul El-Sayed menuduh lawannya, Mike Rogers, mendukung proliferasi kamera Flock secara massal. Sementara itu, Senator Bernie Sanders secara terbuka menyerukan penghentian pengawasan massal berbasis AI dan teknologi Flock.
Di sisi lain, tiga anggota DPR dari Partai Republik baru-baru ini mengajukan rancangan undang-undang yang melarang pemerintah federal membeli sistem pengawasan otomatis yang menggunakan pengenalan wajah, ID biometrik, atau pengenalan plat nomor, termasuk kamera Flock Safety.
Perubahan Kebijakan dan Celah "Evidence Mode"
Menanggapi gelombang kritik, Flock Safety telah melakukan sejumlah penyesuaian. Perusahaan memangkas waktu penyimpanan data default dari 30 hari menjadi tujuh hari. Selain itu, petugas kini wajib memasukkan kode kasus sebelum mengakses data.
Namun, kedua perubahan ini masih memiliki celah. Otoritas polisi dapat menyimpan data lebih lama dengan menggunakan pengaturan bernama Evidence Mode. Hal ini memicu skeptisisme dari American Civil Liberties Union (ACLU) yang menilai kebijakan baru tersebut belum cukup.
"Meskipun Flock tidak mempersingkat periode retensi default menjadi 48 jam seperti rekomendasi ACLU, proposal ini mungkin merupakan langkah ke arah yang benar," tulis ACLU dalam pernyataannya. "Apakah ini perubahan nyata atau sekadar aksi pencitraan akan bergantung pada cara kerja 'Evidence Mode' mereka."
Seruan Regulasi dan Akuntabilitas
Di tengah desakan publik, Langley justru mendorong regulator negara bagian untuk membuat aturan yang menjadikan penyalahgunaan data Flock sebagai pelanggaran pidana. Ia juga mengakui bahwa industri teknologi pengawasan saat ini beroperasi tanpa pengawasan yang memadai.
"Saat ini, terlalu sering terjadi di Flock dan teknologi lainnya, tidak ada regulasi. Tidak ada akuntabilitas, dan kami pikir itu salah," kata Langley dalam wawancaranya dengan Fox News.
Isu ini dipastikan akan terus bergulir. TechCrunch dijadwalkan mewawancarai Langley secara langsung di ajang Disrupt Conference pada Oktober mendatang untuk menggali lebih dalam kebijakan perusahaan dan langkah lanjutan yang akan diambil.
