MALUKU — Hasil survei yang dibagikan secara eksklusif kepada The Washington Post ini menjadi sinyal kuat meningkatnya resistensi publik terhadap perusahaan pengawasan berbasis kamera. Flock sendiri mengoperasikan lebih dari 120.000 kamera pembaca pelat nomor di seluruh AS yang mampu melacak pergerakan kendaraan secara real-time.
Penyebab Perlawanan Publik Menguat
Pembalikan opini publik ini tidak lepas dari rentetan laporan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam memanfaatkan kamera pengawasan tersebut. Puluhan komunitas di AS telah menolak pemasangan kamera Flock atau membatalkan kontrak kerja sama mereka karena masalah privasi.
Selain itu, survei juga mencatat bahwa lebih banyak responden yang merasa kehadiran kamera ini tidak membuat mereka lebih aman. Hal ini melemahkan argumen utama Flock yang selama ini menjual teknologi tersebut sebagai alat pencegahan kejahatan.
Respons Flock dan Kritik dari ACLU
Menanggapi hasil survei, Flock mengklaim masih ada dukungan luas terhadap teknologi mereka, namun mengakui bahwa "dukungan tersebut tidak tanpa syarat." Perusahaan juga menyoroti peluncuran fitur pengaman terbaru sebagai bentuk komitmen mereka.
Klaim ini langsung mendapat bantahan dari American Civil Liberties Union (ACLU). Organisasi hak sipil tersebut menilai langkah pengamanan baru Flock tidak banyak berarti dan perusahaan tetap menjadi ancaman serius bagi kebebasan sipil warga.
CEO Flock Tawarkan Kompromi di Tengah Vandalisme
Di tengah meningkatnya tekanan publik, CEO Flock Garrett Langley pekan lalu menyerukan adanya "kompromi" antara kebutuhan pengawasan dan perlindungan privasi. Seruan ini muncul setelah serangkaian aksi vandalisme yang menargetkan kamera milik perusahaan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa perdebatan soal keseimbangan antara keamanan dan privasi di ruang publik masih jauh dari kata selesai. Kasus Flock menjadi contoh bagaimana teknologi pengawasan massal yang dianggap kontroversial dapat memicu resistensi luas dari masyarakat sipil.
