AMBON — Gelombang perpindahan penduduk yang terus mengalir dari Kepulauan Lease menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menilai kondisi ini bukan lagi persoalan individu, melainkan gejala sosial yang bisa menggerus keberadaan masyarakat di sejumlah negeri di Maluku Tengah.
Pertemuan dengan Konsorsium Lease di Kantor Gubernur Maluku pada Rabu (2/9/2026) menjadi ruang bagi para tokoh untuk menyampaikan kekhawatiran itu secara langsung. Vanath mengapresiasi langkah tokoh masyarakat yang mulai menyadari tingginya laju perpindahan warga dari kampung halaman mereka.
Langkah Awal: Jembatani Komunikasi Lintas Daerah
Alih-alih bekerja sendiri, Pemprov Maluku berencana membangun komunikasi dan koordinasi lintas daerah dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Langkah ini dinilai penting untuk mengurai akar persoalan yang memicu warga meninggalkan Lease.
Tujuannya jelas: penanganan bersama agar dampak eksodus tidak semakin meluas di tengah masyarakat. Dalam pertemuan itu, Vanath memastikan bahwa aspirasi yang disuarakan tidak akan dibiarkan tanpa tindak lanjut.
Soal Moratorium DOB, Jangan Terjebak Istilah
Terkait wacana moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sempat mengemuka, Wagub Vanath mengingatkan semua pihak untuk tidak terjebak pada istilah moratorium semata. Ia menegaskan persoalan ini harus dilihat secara objektif.
Pemprov Maluku akan mempertimbangkan berdasarkan kesiapan administrasi, fakta di lapangan, serta regulasi yang berlaku. Sikap tegas ini diambil agar keputusan yang dihasilkan nanti benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar wacana politik.
Dialog Jadi Jalan Keluar
Vanath juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dialog dan menghindari tindakan yang berpotensi memperkeruh suasana. Komitmen Pemprov Maluku, kata dia, adalah menampung aspirasi warga tanpa ada pihak yang merasa diabaikan.
Fenomena eksodus di Kepulauan Lease sendiri bukan hal baru, namun intensitasnya dinilai meningkat. Minimnya lapangan kerja dan akses layanan publik kerap disebut sebagai pemicu utama, meski Pemprov Maluku masih mendalami data lapangan secara menyeluruh.
Konsorsium Lease diharapkan terus berperan aktif mendampingi warga serta menjadi mitra pemerintah dalam menjaga denyut kehidupan di negeri-negeri yang berada di Teluk Ambon itu.
