AMBON — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku mencatat realisasi belanja negara hingga April 2026 mencapai Rp5,87 triliun atau 32,37 persen dari pagu. Angka ini tumbuh 18,33 persen secara tahunan (year on year/yoy), didorong oleh percepatan belanja operasional pemerintahan dan belanja modal.
Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 34,77 persen (yoy) dengan realisasi Rp2,40 triliun. Kepala Kanwil DJPb Maluku Anang Rohmawan menyebut kondisi ini menunjukkan percepatan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan penguatan layanan publik di daerah.
"Realisasi belanja modal juga lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," kata Anang di Ambon, Senin.
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh 9,11 persen (yoy) dengan realisasi Rp3,46 triliun atau 36,40 persen dari pagu. Komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,68 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp742,07 miliar.
DAK nonfisik menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 65,16 persen (yoy). Anang menjelaskan pertumbuhan ini terutama berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan. "Dukungan ini penting terhadap keberlanjutan layanan publik di daerah," ujarnya.
Dari sisi penerimaan, realisasi hingga April 2026 mencapai Rp623,58 miliar atau 28,40 persen dari target tahunan. Angka ini tumbuh 13,17 persen (yoy) yang didorong oleh penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Realisasi penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp371,52 miliar atau 22,24 persen dari target, tumbuh 13,55 persen. Kinerja ini ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara PNBP mencapai Rp252,05 miliar atau 47,97 persen dari target, tumbuh 12,61 persen, terutama dari PNBP lainnya Rp143,50 miliar dan kontribusi Badan Layanan Umum (BLU) Rp108,55 miliar.
Anang menambahkan aktivitas ekonomi masyarakat Maluku hingga kuartal I 2026 masih tumbuh solid. Konsumsi rumah tangga, sektor perikanan, perdagangan, jasa, serta peningkatan belanja pemerintah dan pembiayaan UMKM menjadi penopang utama.
"Kinerja ini mencerminkan peran APBN sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus instrumen menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan inklusif di Maluku," kata Anang. Pemerintah terus mengakselerasi belanja untuk mendukung pelayanan publik dan pergerakan ekonomi di tengah dinamika global dan tantangan wilayah kepulauan.