Pemprov Maluku Bentuk Satgas Terpadu TNI-Polri untuk Kawal Megaproyek Blok Masela, Investasi Rp 340 Triliun

AMBON — Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, menegaskan bahwa pembentukan Satgas Terpadu merupakan fondasi utama percepatan proyek Blok Masela. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi yang dihadiri Pangdam XV/Pattimura, Kapolda Maluku, perwakilan SKK Migas, dan Inpex Masela Ltd di Ambon, Selasa.

“Pemprov Maluku mendukung penuh percepatan proyek Blok Masela. Dampaknya masif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi total dari seluruh pihak adalah harga mati agar proyek ini berjalan sesuai target,” ujar Sadali.

Bukan Sekadar Pengamanan, Satgas Jadi Garda Eksekusi Lapangan

Sadali memaparkan, tugas Satgas Terpadu tidak terbatas pada pengamanan dan pengawasan. Tim ini juga berfungsi sebagai garda terdepan untuk mengeksekusi berbagai kendala yang muncul di lapangan. Langkah ini dinilai krusial mengingat Blok Masela merupakan urat nadi ekonomi baru bagi provinsi kepulauan tersebut.

Proyek ini diyakini akan mendongkrak investasi, membuka lapangan kerja massal, dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat Maluku secara signifikan. Blok Masela dikelola konsorsium Inpex Masela Ltd, PT Pertamina Hulu Energi Masela, dan Petronas.

Hak Masyarakat Lingkar Tambang Tetap Prioritas

Di tengah percepatan proyek, Pemprov Maluku memastikan hak-hak masyarakat lingkar tambang tetap terlindungi. Komunikasi persuasif dan sosialisasi intensif terus digalang bersama pemerintah pusat untuk menjaga situasi kondusif.

“Pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas kami. Kami ingin memastikan situasi di lapangan tetap kondusif dan kehadiran proyek ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat,” tambah Sadali.

Target Produksi 2029, Kapasitas 9,5 Juta Ton LNG Per Tahun

PSN Blok Masela merupakan proyek pengembangan Lapangan Gas Abadi di Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan nilai investasi fantastis, proyek ini ditargetkan mulai berproduksi pada 2029. Kapasitas produksinya mencapai 9,5 juta ton LNG per tahun, menjadikannya salah satu pilar energi terbesar di Indonesia.

Rapat koordinasi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaku industri siap pasang badan mengawal proyek yang menjadi atensi utama pemerintah pusat. Satgas Terpadu akan menjadi instrumen kunci untuk memastikan tidak ada hambatan berarti dalam pembangunan infrastruktur energi raksasa ini.