Menteri Sosial Gus Ipul Minta Syarat Teknis Sekolah Rakyat di Maluku Segera Dipenuhi, Empat Lokasi Baru Diusulkan

JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur segera memenuhi seluruh persyaratan teknis pembangunan Sekolah Rakyat. Permintaan itu disampaikan saat menerima audiensi Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra F. Alimudin Kolatlena bersama jajaran pemda, Rabu (20/5/2026).

Persyaratan Teknis yang Harus Dipenuhi

"Yang penting syarat-syaratnya dipenuhi semua, karena banyak sekali yang harus dipastikan mulai dari kontur tanah sampai AMDAL," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, usulan pembangunan akan dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

Langkah ini menjadi krusial mengingat kondisi geografis Maluku yang 92 persen wilayahnya berupa laut. Anggota Komisi VIII DPR RI Alimudin Kolatlena menyoroti tantangan tersebut menjadi penyebab mahalnya mobilitas barang dan jasa, serta terbatasnya akses transportasi.

Tiga Sekolah Rintisan dan Empat Usulan Baru

Saat ini Provinsi Maluku telah memiliki tiga Sekolah Rakyat rintisan. Lembaga pendidikan itu meliputi SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual. Untuk tahap berikutnya, empat lokasi baru diusulkan, yakni Ambon, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, dan Maluku Tenggara.

Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumery Wattimena menyatakan daerahnya siap memenuhi seluruh persyaratan. "Semua tahapan sudah kami lalui dan semuanya sudah siap. Kami berharap Kabupaten Seram Bagian Timur bisa diprioritaskan di tahapan tahun ini," ujar Miftah.

Sekolah Rakyat sebagai Intervensi Kemiskinan di Wilayah 3T

Alimudin Kolatlena menilai Sekolah Rakyat menjadi intervensi penting untuk memutus rantai kemiskinan di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T). "Sekolah Rakyat dengan filosofi memutus rantai kemiskinan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku," katanya.

Selain pendidikan, Pemerintah Provinsi Maluku juga mengusulkan pembangunan sentra layanan sosial. Fasilitas itu diharapkan dapat memperkuat penanganan warga di wilayah kepulauan yang selama ini sulit dijangkau.