300 Anak Putus Sekolah di Maluku Tenggara Bakal Ditampung Sekolah Rakyat, Gratis hingga Punya Pekerjaan

LANGGUR — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memastikan Program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada Oktober 2026. Kuota awal yang disiapkan mencapai 300 siswa, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara, Titus Betaubun, mengatakan seluruh biaya pendidikan peserta dalam program ini akan ditanggung negara. “Anak-anak ini akan diasramakan, sekolah gratis sampai tamat, bahkan diarahkan hingga memiliki pekerjaan,” ujarnya di Langgur, Sabtu (23/5/2026).

Pendaftaran Hanya untuk yang Tercatat di Data Nasional

Penerimaan peserta didik dilakukan secara selektif. Dinas Sosial mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program hanya menyasar anak yang benar-benar putus sekolah dan berasal dari keluarga miskin.

“Data harus sesuai DTSEN. Jika tidak masuk kategori yang telah ditentukan, maka tidak dapat diakomodasi,” tegas Titus.

Meski begitu, pemerintah tetap membuka ruang validasi lapangan bagi warga yang dinilai layak tetapi belum tercantum dalam basis data nasional. Hal ini penting mengingat kondisi geografis Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan masih menyulitkan pendataan manual.

Fokus pada Wilayah Termiskin: Kei Besar Jadi Prioritas

Selain menyiapkan sekolah rakyat, Pemkab Maluku Tenggara juga mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem. Dua kecamatan yang menjadi prioritas awal adalah Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat.

Titus menjelaskan, pendekatan yang dilakukan tidak lagi hanya berdasarkan laporan administratif. “Arahan Bupati sangat jelas, tentukan kecamatannya, desanya, rumahnya, dan KK-nya. Empat variabel ini yang akan diverifikasi,” katanya.

Bansos Terintegrasi dan Tantangan Geografis

Di bidang perlindungan sosial, Maluku Tenggara mencatat sejumlah capaian. Pemerintah daerah menerima penghargaan Universal Health Coverage Award 2026, menyalurkan bantuan sosial terintegrasi senilai Rp1,15 miliar, serta menjangkau 1.017 keluarga penerima manfaat.

Namun, distribusi bantuan masih kerap terhambat oleh cuaca buruk dan keterbatasan transportasi laut. “Kalau ada bencana atau kebutuhan mendesak, kami kadang tidak bisa langsung menyeberang karena harus menunggu kapal atau cuaca membaik,” ungkap Titus.

Sebagai langkah antisipasi, Dinas Sosial telah mengusulkan dukungan fasilitas transportasi laut kepada Kementerian Sosial. Seluruh bantuan dari organisasi perangkat daerah ke depan juga wajib menggunakan basis data DTSEN agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kesalahan sasaran.

“Tidak bisa lagi bantuan diberikan hanya berdasarkan usulan biasa. Semua harus dikonfrontir dengan data nasional,” tegasnya.