MASOHI — Kejaksaan Tinggi Maluku tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana bansos sebesar Rp9,7 miliar di Kabupaten Maluku Tengah. Langkah klarifikasi terhadap Sekretaris Dewan (Sekwan) dan 19 anggota DPRD setempat menjadi titik awal penyelidikan kasus ini.
Siapa Saja yang Diperiksa?
Pemeriksaan dilakukan terhadap pejabat sekretariat dewan dan 19 legislator dari berbagai fraksi di DPRD Malteng. Mereka dimintai keterangan terkait peran dan pengetahuan masing-masing dalam proses perencanaan hingga pengesahan anggaran bansos tersebut.
“Klarifikasi ini untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup. Kami masih mendalami apakah ada unsur pidana dalam pengelolaan dana bansos ini,” ujar Kasi Penkum Kejati Maluku, yang enggan disebutkan namanya.
Fokus Investigasi: Alokasi dan Realisasi Bansos
Dana bansos senilai Rp9,7 miliar tersebut dialokasikan untuk sejumlah program bantuan sosial di Maluku Tengah. Namun, temuan awal kejaksaan mengindikasikan adanya kejanggalan dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban dana tersebut.
Penyidik tengah menelusuri dokumen pendukung, termasuk proposal kegiatan dan laporan penggunaan anggaran. Kejati memastikan proses hukum berjalan transparan dan objektif.
Langkah Hukum Selanjutnya
Setelah tahap klarifikasi, kejaksaan akan menentukan apakah kasus ini naik ke tahap penyidikan. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat.
“Kami masih bekerja. Semua pihak diminta kooperatif dan menunggu hasil akhir penyelidikan,” tambah sumber tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik di Maluku, mengingat besaran anggaran bansos yang mencapai hampir Rp10 miliar di tengah kebutuhan warga akan bantuan sosial yang tepat sasaran.
