DOBO — Sorotan itu disampaikan Oersipuny saat dihubungi Porostimur.com melalui telepon seluler, Kamis (1/10/2026). Ia menilai pembiayaan lewat pinjaman daerah pada akhirnya menjadi bagian dari beban fiskal Pemerintah Provinsi Maluku.
Menurut Oersipuny, pernyataan Vanath dalam rapat paripurna DPRD Maluku membuka ruang bagi publik untuk melihat lebih jauh distribusi program yang dibiayai melalui pinjaman daerah. Sumber pembiayaan yang disorotinya adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Bank Maluku-Maluku Utara.
Beban Utang Disebut Jadi Tanggung Jawab Semua Kabupaten
Oersipuny menegaskan beban utang dari kedua lembaga pembiayaan itu tidak hanya ditanggung pemerintah provinsi. Semua kabupaten yang memberikan kontribusi bagi APBD Provinsi Maluku, menurutnya, ikut menanggung konsekuensinya.
"Kami meminta adanya keadilan anggaran bagi seluruh kabupaten, sebab beban utang SMI maupun PT Bank Maluku dan Maluku Utara pada APBD Provinsi Maluku secara tidak langsung juga menjadi tanggung jawab semua kabupaten yang turut memberikan kontribusi bagi APBD Provinsi. Sehingga tidak terkesan ada kabupaten yang sengaja dianaktirikan," ujar Oersipuny.
Mengapa Aru dan Seram Bagian Timur Disorot
Dua daerah yang menjadi perhatian Oersipuny adalah Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Keduanya dinilai perlu mendapat porsi perhatian dalam pembagian program pembangunan yang dibiayai pinjaman daerah.
Oersipuny menilai alasan soal program yang belum memenuhi indikator pembiayaan SMI perlu dijelaskan secara terbuka. Ia menyoroti parameter yang dipakai untuk menentukan program dan daerah penerima.
Indikator Penilaian SMI Diminta Dibuka ke Publik
Jika ada program dari Aru dan SBT yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan SMI, Oersipuny meminta pemerintah dan DPRD menjelaskan indikator serta proses penilaiannya. Penjelasan itu, menurutnya, penting agar publik bisa menilai sendiri dasar penentuan daerah penerima.
Permintaan tersebut ia sampaikan sebagai bagian dari dorongan transparansi atas distribusi anggaran pembangunan. Oersipuny menekankan pembahasan soal pinjaman daerah tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab fiskal yang akan diwariskan ke daerah-daerah di Maluku.
