AMBON — Keterbatasan anggaran daerah dan minimnya program penempatan kerja membuat sejumlah alumni BLK di Kota Ambon harus berjuang sendiri memanfaatkan keterampilan yang sudah mereka peroleh. Sertifikat kompetensi yang mereka kantongi belum cukup membuka pintu kerja.
Laturiuw menilai keberhasilan pelatihan tidak bisa diukur hanya dari jumlah peserta yang lulus atau sertifikat yang diterbitkan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan keterampilan alumni benar-benar terpakai untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Pelatihan Berhenti di Sertifikat, Penempatan Kerja Minim
Lulusan BLK di bidang perbengkelan, tata boga, hingga tata busana menurut Laturiuw semestinya mendapat dukungan lanjutan setelah menyelesaikan pelatihan. Tanpa pendampingan dan akses kerja yang jelas, keterampilan serta sertifikat kompetensi yang dimiliki berisiko tidak memberi dampak maksimal bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
"Disini kita tidak pada memperhatikan jumlah peserta yang sudah dilatih. Tapi soal bagaimana kita memastikan pengembangan karier dan penempatan kerja para alumni secara berlanjut," ujar Laturiuw, Selasa (13/10/2026).
Ia menyoroti pola pelatihan yang berhenti begitu peserta dinyatakan lulus. Padahal, kata dia, kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga terampil tetap ada jika pemerintah mau menjembatani.
DPRD Minta Pemkot Buka Kerja Sama dengan Dunia Usaha
Laturiuw mendorong pemerintah membuka kerja sama dengan dunia usaha dan industri untuk memperluas peluang kerja bagi para alumni. Menurutnya, jaringan itu menjadi kunci agar lulusan BLK bisa terserap, bukan sekadar menunggu lowongan datang sendiri.
"Pemerintah harus membuka jaringan kerja sama dengan dunia usaha dan industri agar alumni BLK ini dapat terserap," katanya.
Selain penempatan kerja, ia meminta pemerintah memfasilitasi akses permodalan bagi lulusan yang ingin membangun usaha sesuai keahlian. Dukungan itu dinilai penting agar alumni BLK punya kesempatan menciptakan lapangan kerja sendiri.
Realokasi Anggaran Jadi Usulan Konkret
Laturiuw meminta pemerintah mempertimbangkan realokasi anggaran untuk menyediakan pendampingan dan bantuan modal bagi alumni BLK yang ingin merintis usaha. Usulan itu muncul karena keterbatasan anggaran daerah disebut menjadi salah satu penyebab minimnya program penempatan kerja.
Ia menegaskan keberhasilan program BLK tidak cukup diukur dari jumlah peserta pelatihan atau sertifikat yang diterbitkan. Pemerintah perlu memastikan keterampilan yang diperoleh benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
"Karena kalau sudah selesai melakukan kegiatan pelatihan dan tidak ada pengembangan usaha, itu berarti pemerintah belum secara utuh membantu warga masyarakat," tandas Laturiuw.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Ambon soal usulan realokasi anggaran dan skema pendampingan alumni BLK tersebut.
