AMBON — Informasi kebutuhan tenaga kerja untuk proyek Blok Masela dinilai masih gelap. Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Yan Zamora Noach, mendorong operator dan investor untuk membuka data secara transparan agar masyarakat lokal punya waktu mempersiapkan kompetensi.
“Sampai saat ini saya belum melihat adanya informasi yang jelas terkait kebutuhan tenaga kerja di proyek tersebut. Padahal, masyarakat harus mengetahui kompetensi apa yang dibutuhkan agar bisa mempersiapkan diri sejak sekarang,” kata Noach di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (4/6/2026).
Jenis Pekerjaan yang Perlu Diumumkan
Menurut Noach, data yang harus dibuka mencakup kebutuhan tenaga kerja di setiap fase proyek. Mulai dari tahap konstruksi hingga masa produksi. Profesi seperti tukang las, teknisi pipa, hingga operator alat berat wajib disosialisasikan secara terbuka.
“Yang paling penting adalah sertifikasi kompetensi. Kalau masyarakat sudah mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang tersedia, mereka bisa mengikuti pelatihan yang relevan sehingga ketika proyek berjalan mereka sudah siap bersaing,” ujarnya.
Pemetaan Tenaga Kerja untuk Setiap Tahapan
Noach juga meminta pemetaan tenaga kerja secara detail. Ia mencontohkan, jumlah pekerja yang dibutuhkan saat konstruksi pasti berbeda dengan saat produksi. Tanpa data itu, program pelatihan yang digelar pemerintah daerah bisa meleset dari kebutuhan industri.
“Harus dijelaskan sejak awal berapa kebutuhan tenaga kerja saat konstruksi, berapa saat produksi, dan kompetensi apa saja yang diperlukan. Dengan begitu pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan industri,” tandasnya.
Pekerja Lokal Terancam Kalah Saing
Noach mengingatkan bahwa tenaga kerja dari luar daerah biasanya lebih cepat mengakses informasi dan pelatihan. Jika data kebutuhan tenaga kerja tidak segera dibuka, warga Maluku berpotensi tertinggal. Padahal, angka pengangguran di provinsi ini masih cukup tinggi.
“Pengangguran di Maluku masih cukup tinggi. Karena itu, setiap pelatihan pasti diminati masyarakat. Yang perlu dipastikan adalah pelatihan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia nantinya,” katanya.
DPRD Maluku berkomitmen mengawal proses ini. Hingga kini, data resmi mengenai persentase tenaga kerja lokal yang akan dilibatkan di Blok Masela belum diterima oleh dewan.
