JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menyatakan bantuan tahap kedua telah ditransfer pada Kamis (22/10/2026). Dengan pencairan itu, total bantuan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla mencapai Rp1,235 triliun.
"Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun," kata Sugiono dalam keterangannya.
Tujuh Provinsi Penerima Bantuan Karhutla
Berdasarkan siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, bantuan diberikan kepada tujuh provinsi. Ketujuhnya adalah Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.
Selain provinsi, bantuan juga mengalir ke 35 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak karhutla di wilayah tersebut. Penyaluran mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Maluku Terdampak, tapi Tak Masuk Daftar
Ketidakhadiran Maluku dalam daftar penerima menjadi sorotan karena kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah provinsi itu dilaporkan terjadi sejak awal Oktober 2026. Kebakaran masih berlangsung hingga menjelang akhir bulan.
Dampaknya sempat mengganggu aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Pattimura Ambon. Penerbangan dilaporkan lumpuh total akibat kabut asap karhutla.
Siaran pers Bakom RI tidak memuat alasan Maluku tidak masuk daftar penerima. Belum ada keterangan pula apakah daerah itu akan memperoleh dukungan melalui skema lain.
Anggaran Diprioritaskan untuk Kesehatan Warga
Sugiono menjelaskan, Presiden Prabowo memantau perkembangan penanganan karhutla setiap hari. Presiden menginstruksikan agar bantuan diprioritaskan untuk melindungi masyarakat terdampak, termasuk melalui pelayanan kesehatan.
Dukungan itu mencakup penyediaan fasilitas pemulihan seperti rumah oksigen. Pemerintah juga menangani warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap.
Peralatan Pemadam hingga 71 Ribu Personel
Anggaran juga diarahkan untuk memperkuat upaya pemadaman. Pengadaannya meliputi alat pelindung diri, pompa air, tangki air, selang pemadam, alat suntik air untuk lahan gambut, dan pembangunan sumur bor.
Dana tersebut turut membiayai operasional dan mobilisasi personel serta kebutuhan logistik petugas. Sekitar 71 ribu personel dikerahkan menangani kebakaran melalui operasi darat dan udara.
Pemerintah berharap penyaluran bantuan mempercepat penanganan darurat karhutla, melindungi masyarakat, dan meminimalkan dampak kebakaran. Bagi Maluku, kejelasan soal langkah penanganan dan kemungkinan dukungan pusat masih ditunggu, terutama karena dampaknya menyentuh kesehatan warga, lingkungan, dan konektivitas transportasi udara.
