AMBON — Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Veronica Tan, memulai kunjungan kerjanya di Maluku dengan turun langsung ke Pasar Ikan Desa Laha, Jumat (12/6/2026). Di lokasi, ia berdialog dengan para pedagang dan pelaku usaha perikanan, mayoritas perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di kawasan pesisir Teluk Ambon.
Kunjungan ini bukan sekadar seremoni. Veronica Tan menyempatkan diri mengamati aktivitas jual beli hasil laut yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat setempat. Ia mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi perempuan pesisir, mulai dari akses permodalan hingga distribusi hasil tangkapan.
Dari Bandara Langsung ke Pasar Ikan
Setibanya di Bandara Pattimura Ambon, Veronica Tan disambut Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, bersama jajaran Pemerintah Provinsi Maluku. Tanpa banyak basa-basi, agenda langsung diarahkan ke Pasar Ikan Laha yang berjarak tak jauh dari bandara.
Langkah ini dinilai penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama di kawasan pesisir dan kepulauan yang menjadi ciri khas Provinsi Maluku.
Forum Perempuan Seribu Pulau: Menyatukan Suara dari Timur Indonesia
Usai peninjauan lapangan, Veronica Tan melanjutkan agenda dengan menghadiri Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau. Acara digelar di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku, Desa Rumah Tiga, Kota Ambon.
Forum ini menjadi wadah bagi perempuan dari berbagai pulau di Maluku untuk menyuarakan kebutuhan mereka secara langsung kepada pemerintah pusat. Isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan, akses pendidikan anak, dan perlindungan sosial bagi nelayan perempuan diprediksi akan menjadi topik utama dalam diskusi tertutup tersebut.
Kunjungan kerja Wamen PPPA ke Maluku ini menjadi sinyal bahwa perhatian pemerintah terhadap wilayah Indonesia timur, khususnya dalam isu pemberdayaan perempuan, terus diperkuat. Hasil dari dialog di Pasar Ikan Laha dan Forum Perempuan Seribu Pulau nantinya akan menjadi bahan evaluasi kebijakan nasional.
