AMBON — Sebanyak 250 pelaku UMKM di Kota Ambon menerima suntikan modal usaha dari pemerintah kota, Kamis. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp2 juta yang merupakan bagian dari program prioritas Pemkot Ambon dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mengatakan, penyaluran bantuan ini tidak dilakukan secara asal. Setiap calon penerima harus melewati tahapan verifikasi yang dilakukan langsung di lokasi usaha mereka.
Verifikasi di Tempat Usaha, Bukan Sekadar Administrasi
“Itu melalui tahapan verifikasi di tempat usaha mereka. Jadi mudah-mudahan bantuan ini berdampak dan memberikan nilai tambah kepada para pelaku UMKM,” ujar Wattimena di Ambon, Kamis.
Proses verifikasi lapangan ini menjadi pembeda dari program serupa di daerah lain. Tim pemkot turun langsung mengecek kondisi riil usaha mikro yang mengajukan bantuan, bukan hanya memeriksa berkas di kantor.
Modal untuk Produktivitas, Bukan Konsumtif
Wattimena berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menambah kapasitas usaha, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan pendapatan. Ia menegaskan program ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Ambon dalam memperkuat sektor usaha mikro yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat di tingkat keluarga maupun lingkungan sekitar.
“Dengan dukungan modal, para pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, dan menciptakan peluang kerja baru,” harap Wattimena.
Pendampingan Pasca-Modal: Kunci Keberlanjutan UMKM
Selain bantuan modal, Pemkot Ambon juga menghadirkan program pemberdayaan dan pendampingan bagi UMKM. Langkah ini bertujuan agar para pelaku usaha mikro tidak hanya menerima uang, tetapi juga mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan memiliki daya saing.
Pemkot berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kepada sektor UMKM melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan usaha. Upaya ini dinilai penting untuk mendorong pelaku UMKM menjadi lebih mandiri dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
