JAKARTA — Sengkarut data kemiskinan menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama Kementerian Sosial, pekan lalu. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Alimudin Kolatlena, secara khusus menyoroti ketidakakuratan DTSEN yang menjadi acuan tunggal penyaluran bantuan sosial.
“Faktanya di lapangan, kami masih menemukan data yang tidak akurat. Banyak warga yang seharusnya masuk dalam klasifikasi desil 1 sampai 4 untuk menerima bansos, justru tidak ter-cover,” ujar Alimudin.
Menurut legislator asal Maluku ini, masih banyak nama warga yang secara ekonomi sudah tidak layak menerima bantuan, justru tercantum di dalam DTSEN. Ia menegaskan sinkronisasi data ini tidak boleh ditunda jika ingin mewujudkan keadilan sosial sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.
Data Bansos Karut-marut, Warga Miskin Tak Tersentuh
Alimudin menyebut ketidakakuratan data berpotensi menghambat program prioritas nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, rehabilitasi rumah, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). “Jangan sampai visi mulia ini terhambat di tataran eksekusi hanya karena data yang tidak akurat,” tegasnya.
Ia meminta Kemensos dan seluruh lembaga terkait untuk serius membantu Presiden merealisasikan program politik yang pro-rakyat. Data yang valid menjadi syarat mutlak agar bansos tepat sasaran.
Sekolah Rakyat di Maluku: Lima Wilayah Sudah Masuk Target
Dalam kesempatan yang sama, Alimudin mendesak Kemensos memberikan perhatian khusus bagi usulan pemerintah daerah di Maluku. Ia merinci, program Sekolah Rakyat telah sukses terealisasi di tiga wilayah: Kota Tual, Maluku Tengah, dan Kota Ambon.
“Dengan masuknya SBT dan Maluku Tenggara yang akan ditetapkan pada Desember nanti, berarti total sudah ada 5 wilayah di Maluku,” paparnya. Ia meminta agar usulan baru maupun proses yang sedang berjalan benar-benar direalisasikan.
Air Mata untuk Anak-Anak di Wilayah 3T
Suasana rapat sempat haru saat Alimudin menceritakan pengalamannya saat meninjau langsung Sekolah Rakyat. Ia menyaksikan bagaimana negara hadir memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dengan asrama, fasilitas belajar, hingga makanan gratis.
“Terus terang saya terharu dan merasa bangga terhadap Pak Prabowo. Beliau memikirkan sesuatu hal yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Bagaimana cara memuliakan masyarakat miskin ekstrem,” ungkapnya.
Namun di sisi lain, Alimudin mengaku sedih mengingat realitas di Maluku, Papua, dan NTT. Angka anak putus sekolah masih tinggi akibat kemiskinan. “Di sana, banyak anak-anak yang hampir tidak punya cita-cita untuk masa depan mereka. Program Sekolah Rakyat ini sangat cocok dan mendesak untuk diperbanyak di wilayah 3T,” pungkasnya.
