AMBON — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengumpulkan unsur Forkopimda dan pimpinan perguruan tinggi di Pulau Ambon dalam sebuah pertemuan tertutup, Senin (15/6/2026). Agenda utama rapat yang digelar mulai pukul 10.00 WIT itu adalah memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintah dan pendekatan ilmiah dari akademisi.
Pantauan di lokasi, para undangan dari jajaran Forkopimda, rektor, serta pimpinan perguruan tinggi telah memadati ruang rapat sejak sebelum acara dimulai. Rapat sengaja dilakukan secara terbatas tanpa kehadiran awak media untuk menjaga efektivitas koordinasi dan fokus pembahasan.
Apa yang Dibahas dalam Rapat Tertutup Itu?
Meski berlangsung tertutup, pertemuan ini disebut membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah serta dinamika sosial di Provinsi Maluku. Pemerintah daerah dan aparat keamanan duduk satu meja dengan kalangan akademisi untuk merumuskan langkah konkret.
Kolaborasi antara kebijakan pemerintah dan pendekatan ilmiah dari perguruan tinggi diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang tepat dan aplikatif. Hal ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan kalangan akademisi.
Mengapa Akademisi Dilibatkan dalam Forum Forkopimda?
Keterlibatan pimpinan PTN dan PTS dalam forum yang biasanya diisi oleh unsur eksekutif, legislatif, dan keamanan ini menunjukkan pendekatan baru. Pemerintah Provinsi Maluku ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.
Dengan melibatkan rektor dan pimpinan universitas, diharapkan solusi yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis riset dan data. Ini menjadi penting mengingat kompleksitas isu pembangunan dan sosial yang dihadapi Maluku saat ini.
Apa Tindak Lanjut dari Pertemuan Ini?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Gubernur atau Sekretaris Daerah mengenai hasil konkret rapat. Pertemuan yang bersifat tertutup ini kemungkinan akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan diumumkan secara bertahap kepada publik.
Yang jelas, forum ini menjadi sinyal bahwa Pemerintah Provinsi Maluku tengah mencari format baru dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan menggandeng akademisi, diharapkan kualitas kebijakan pembangunan di Maluku ke depan bisa lebih terukur dan tepat sasaran.
