TIAKUR — Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Thomas Noach, kembali menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap Program JKN. Ia mendorong peningkatan keaktifan peserta sebagai syarat utama meraih predikat UHC, yaitu kondisi di mana seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa hambatan finansial.
“Kami memberikan dukungan penuh atas keberlangsungan Program JKN di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada seluruh masyarakat,” ujar Benyamin dalam Forum Komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten MBD di ruang rapat Kantor Bupati, Kamis (26/5/2026).
Integrasi Data Jadi Kunci Utama
Menurut Bupati, optimalisasi program tidak bisa berjalan sendiri. Ia menyoroti perlunya koordinasi dan integrasi data yang lebih ketat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), BPJS Kesehatan, dan seluruh fasilitas kesehatan di daerah itu.
“Tujuannya untuk memastikan status kepesertaan BPJS tetap aktif serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan,” tambahnya. Data yang akurat dan terpadu dinilai mampu mencegah warga yang seharusnya terdaftar justru tidak bisa berobat karena masalah administrasi.
Inovasi Akta Otomatis untuk Validasi Data
Kepala Disdukcapil MBD, Joana Fera Marlin Norimarna, memaparkan inovasi terbaru yang tengah diterapkan di daerahnya. Pihaknya kini menerbitkan akta kelahiran dan kematian secara otomatis setiap kali ada laporan dari masyarakat.
“Inovasi ini diharapkan dapat mendukung proses validasi data kepesertaan BPJS secara lebih cepat dan akurat di Kabupaten Maluku Barat Daya,” jelas Joana. Langkah ini menjadi krusial karena data kependudukan yang valid menjadi fondasi utama dalam menentukan jumlah peserta JKN yang berhak mendapat layanan.
Verifikasi Data Penerima Bantuan Diperketat
Di sisi lain, Dinas Sosial MBD juga bergerak melakukan pembersihan data. Kepala Dinas Sosial, Philips Johnius Mosse, menyebut pihaknya telah melakukan pendataan ulang melalui ground check dan pendataan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kami juga melakukan penghapusan data yang tidak valid. Namun demikian, kami tetap melakukan koordinasi antaroperator lapangan sehingga proses validasi data dapat berjalan lebih efektif,” ungkap Philips. Verifikasi ini penting untuk memastikan bantuan iuran JKN tepat sasaran bagi warga miskin dan rentan.
BPJS Imbau Warga Rutin Cek Status Kepesertaan
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Harbu A. Hakim, mengapresiasi langkah Pemkab MBD. Ia mengingatkan bahwa peran aktif masyarakat juga sama pentingnya dalam mencapai target UHC.
“Terima kasih atas koordinasi yang baik selama ini dalam implementasi JKN, terutama dalam peningkatan cakupan dan keaktifan peserta JKN. Bagi masyarakat, jangan lupa agar rutin mengecek status keaktifan kepesertaannya dan memanfaatkan kanal layanan tatap muka maupun non-tatap muka yang telah disediakan BPJS Kesehatan,” ujar Harbu.
Dengan sinergi antara pemda, BPJS Kesehatan, dan partisipasi aktif warga, Kabupaten MBD optimistis dapat meraih predikat UHC dalam waktu dekat.
